Skip to main content

Posts

Haruskah Menegakkan Khilafah dengan Jihad?

Soal: Ada yang mengatakan, dalam perjuangannya untuk menegakkan Khilafah, Hizbut Tahrir hanya menggunakan metode perjuangan Rasul saw. pada saat di Makkah, sedangkan metode dakwah beliau di Madinahdiabaikan. Karena itu aksi-aksi “jihad” untuk menegakkan Khilafah dianggap oleh Hizbut Tahrir telah menyalahi syariah karena tidak dilakukan oleh Nabi saw. Betulkah demikian?
Jawab: Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan. Pertama: Dalil-dalil yang ada, baik dari al-Kitab maupun as-Sunnah, wajib diikuti menurut ketentuannya. Karena itu tidak ada perbedaan antara dalil-dalil yang dinyatakan di Makkah al-Mukarramah dengan dalil-dalil yang dinyatakan di Madinah al-Munawarah. Kedua: Dalil-dalil yang dituntut adalah dalil-dalil atas permasalahan yang terkait, bukan dalil-dalil atas permasalahan lain. Contohnya adalah sebagai berikut: 1.Jika saya ingin mengetahui bagaimana berwudhu, saya mencari dalil-dalil wudhu itu bagaimana, baik dalil itu dit…
Recent posts

Bolehkah Saudara Ipar Tinggal Serumah?

Soal:Bagaimana hukumnya saudara ipar tinggal serumah? Bagaimana dengan konsekuensi khalwat dan aurat saudara ipar perempuan yang bukan mahram bagi saudara ipar laki-lakinya di rumah perempuan tersebut? Bagaimana pula hukum memandang saudara ipar? 
Jawab: Pertama: Secara syar’i tidak ada larangan bagi seorang wanita tinggal serumah dengan saudara perempuannya yang sudah bersuami. Ini ditegaskan dalam Nasyrah Soal-Jawab tertanggal  19/11/1968. Tentu, dengan catatan, masing-masing dengan kamar yang terpisah. Suami saudarnya, atau saudara iparnya, tidak boleh tinggal sekamar dengannya. Suami saudara perempuannya, atau saudara ipar laki-lakinya, juga tidak boleh ber-khalwat dengan dirinya. Dalam hal ini, tidak ada bedanya, apakah saudara iparnya itu orang shalih atau tidak. Sebab, tinggal serumah dalam ini hukumnya mubah. Hal senada juga ditegaskan dalam Nasyrah Soal-Jawab tanggal 11/5/1970 M. Intinya, seorang wanita boleh hidup serumah dengan saudara perempuannya sekandung di rum…

Umat Haram Tanpa Khalifah Lebih Dari Tiga Hari?

Soal: Ada riwayat tentang tenggat waktu tiga hari sebagai batas pengangkatan Khalifah. Lalu ada instruksi dari Khalifah Umar bin al-Khaththab untuk membunuh Ahlu asy-Syura yang tidak sepakat dengan Khalifah terpilih dalam tenggat tersebut. Bukankah riwayat tersebut lemah? Mengapa riwayat tersebut masih dijadikan hujjah dalam menentukan tenggat waktu? 
Jawab: Masalah ini sebelumnya telah diajukan kepada Amir Hizb melalui akun Facebook beliau dan telah mendapatkan jawaban sebagaimana mestinya. Namun, jawaban tersebut ternyata, sebagaimana ungkapan al-Qur’an, “lâ yusminu wa lâ yughnî min jû’” (tidak membuat gemuk dan kenyang) sang penanya. Penanya dan kawan-kawannya justru menyerang ulama, ahli ushul, fikih dan syaikh yang dikenal wara’ itu dengan kata-kata yang tidak pantas. Karena itu, saya sendiri sebenarnya tidak tertarik untuk mengulas pertanyaan dan jawaban yang diberikan kepada penanya. Ini karena mereka sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Mereka juga tidak ingin mendengar…

Hukum Memanfaatkan Barang Temuan

Soal: Sehubungan dengan masalah harta terpendam (rikâz) terdapat dalam kitab al-Amwâl, bahwa dalam harta terpendam itu wajib dikeluarkan khumusnya seperlima. Pertanyaannya di sini berkenaan dengan benda dan barang yang memiliki pandangan hidup tertentu, seperti salib dan patung yang terbuat dari gading. Apakah boleh memilikinya jika termasuk harta terpendam (rikâz)? Dengan kata lain, boleh juga memanfaatkan uang hasil penjualannya, lalu dikeluarkan seperlimanya?
Jawab: Harta terpendam (rikâz), jika barangnya termasuk barang yang diharamkan, maka memiliki dan menggunakannya, baik menjual maupun membelinya adalah haram. Karena itu, jika seorang Muslim menemukan harta terpendam (rikâz) berupa benda yang diharamkan, seperti “salib atau patung”, maka tidak boleh memilikinya, karena bentuknya memang merupakan bentuk benda yang memang diharamkan. Alasannya, karena baik salib maupun patung, sama-sama merupakan asykâl mâdiyyah (bentuk materi), yang terkait dengan pandangan hidup ter…

Haruskah Memisahkan Tempat Tidur Anak-anak?

Soal: Bagaimana hukumnya memisahkan anak-anak di tempat tidur? Apa yang dimaksud dengan ‘satu tempat tidur’? Usia berapa anak harus dipisahkan di tempat tidur? Bagaimana dengan alasan syahwat yang sering menjadi argumen, untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual? Jawab: Sebelum menjawab pertanyaan ini, pertama-tama yang harus dijelaskan adalah status hukum perbuatan yang membangkitkan syahwat. Sebenarnya perbuatan yang membangkitkan syahwat ini tidak serta-merta hukumnya haram semata-mata karena membangkitkan syahwat. Suatu perbuatan dihukumi halal atau haram harus berdasarkan dalil syariah, bukan karena membangkitkan syahwat atau tidak. Sebab, syahwat itu tidak haram karena merupakan fitrah di dalam diri manusia. Karena itu, bangkitnya syahwat juga tidak haram. Demikian halnya perbuatan yang membangkitkan syahwat juga tidak haram. Tidak ada dalil, baik dari al-Qur’an, as-Sunnah, Ijmak Sahabat maupun Qiyas, yang menyatakan haramnya perbuatan yang membangkitkan syahwat.

Siapakah ‘Aswaja’?

Soal: Banyak kelompok yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah karena klaim kebenaran dan ahli surga, sementara yang lain bukan. Sebenarnya siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah mazhab atau kelompok tertentu? Bagaimana ciri-cirinya? Jawab Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya merupakan istilah baru. Pada zaman Nabi saw, istilah ini belum dikenal. Demikian juga pada zaman Khulafaur Rasyidin, Khilafah Umayyah dan permulaan zaman Khilafah ‘Abbasiyyah. Pada zaman itu, satu-satunya istilah yang digunakan adalah “Muslimûn”.1 Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini baru digunakan dan berkembang pada pertengahan zaman Khilafah ‘Abbasiyah untuk membedakannya dengan “Syî’ah”,  yang mulai digunakan setelah terbunuhnya Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib di tangan kaum Khawarij. Istilah Syî’ah mulai digunakan, khususnya setelah peristiwa tersebut, dan setelah ‘Am al-Jamâ’ah (Tahun Rekonsiliasi) terjadi pada masa Khalifah al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.

Mungkinkah Dari Demokrasi Lahir UU Islami?

Soal: Apakah ada produk perundangan-undangan yang dihasilkan melalui sistem demokrasi yang benar-benar Islami? Jawab: Undang-undang (qânûn) didefinisikan sebagai perintah dan larangan yang wajib dipedomani di suatu negara. Dengan mengalisis karakter hukum syariah yang dinyatakan dalam sumber syariah Islam, serta memperhatikan sirah Nabi saw., maka tampak ada dua kategori perundang-undangan (qawânîn), kaidah (qawâ’id) dan hukum (ahkâm) yang mengatur masyarakat Islam. Pertama: perundang-undangan (qawânîn) yang dalam pengambilannya, para penguasa dan kaum Muslim tidak boleh meninggalkan sumber-sumber syariah, dan melihat sumber-sumber lain, apapun alasannya. Ini bisa didefinisikan dengan hukum dan perundang-undangan syariah (qawânîn tasyrî’iyyah).  Perundang-undangan yang masuk wilayah tasyri’ ini seperti UUD, UU Parpol, UU Perkawinan, UU Perdata dan Pidana, UU Pornografi dan Pornoaksi, UU Perbankan, dan lain-lain.